Sistem Perekonomian
Sistem perekonomian adalah sistem
yang digunakan oleh suatu negara untuk menempatkan sumber daya yang
diperolehnya baik kepada individu maupun perusahaan ataupun organisasi di
negara tersebut.Sistem perekonomian terdapat aturan-aturan dalam mengatur dan
mengendalikan perekonomian tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal dan
yang diharapkan .Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara sangatlah
berbeda-beda ,ada yang liberal,kapitalis, sosialis ,pancasila,demokrasi
sehingga tergantung idealis yang dianut oleh masin-masing negara tersebut.
Ideologi dalam Sistem Ekonomi :
- Liberalisme adalah sebuah ideologi dengan berpandangan
bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang paling utama.
- Kapitalisme adalah suatu pemahaman yang dimana pemilik
modal bisa melakukan suatu usaha dan mengambil keuntungan
sebanyak-banyaknya,sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur
- Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala
sesuatu yang sudah diatur dan menikmati suatu kebersamaan dengan
kebersamaan
- Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan
suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.
- Pancasila adalah Pancasila adalah isi jiwa bangsa
Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh
kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara,
tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia
A. Sistem Perekonomian Indonesia
Banyak pembahasan populer pada
perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat,sebagai berikut :
- Pasca Kemerdakaan Indonesia
Pada Akhir kududukan jepang dan pada saat itulah berdirnya
negara republik Indonesia dan perekonomian pun menjadi sangat buruk dan kacau
dengan beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.
Bukan hanya itu saja ,dengan adanya
blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Indonesia yang menutup pintu keluar-masuk
perdagangan RI juga menyebabkan barang-barang tidak dapat di ekspor sehingga
barang-barang ekspor tersebut dibumi hanguskan.
Pada saat itu kas negara Indonesia
terjadi kekosongan dikarenakan pajak dan bea masuk sangat berkurang,sehingga
pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya.
Akhirnya pemerintah mengeluarkan
kebijakan ,salah satunya :
a.Diplomasi Beras ke India
b.Mengadakan Hubungan Dagang
Langsung Keluar Negri
c.Pinjaman Nasional kepada Rakyat
dMengadakan Konferensi Ekomomi
e.Pembentukan Planning Board
f.Rekonstruksi dan Rasionalisasi
Angkatan Perang
g.Kasimo Plan
h.Persatuan Tenaga Ekonomi
Orde Baru adalah sebutan bagi
Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Presiden pada masa itu.Pada masa itu
soeharto sangat berusaha untuk meperbaiki perekonomian negara Republik
Indonesia. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada
awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun.
Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah
direncanakan pemerintah.
Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966
tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet
AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:
- Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki
sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan
- Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan
perekonomian.
- Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor
bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian
serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai
pendukungnya.
Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997.
Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan
akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas
di tengah jalan.Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang
merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian
kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak
merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan
ekonomi sangat rapuh.Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber
daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar
kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.Terciptalah kelompok yang
terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan
pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang
demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya
kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti
Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi
penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997
membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi
pembangunan ekonomi selanjutnya.
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya
pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh
pemerintahan Presiden Habibie.Pada bulan Mei tahun 1997 nilai tukar thai ke
menjadi dollar AS nenyebabkan kenaikan yang signifikan ,hingga terkena dampak
nya terhadap nilai rupiah Indonesia.
BADAI krisis yang melanda Indonesia
sejak akhir tahun 1997 yang lalu merupakan malapetaka nasional yang sangat
sulit untuk diatasi. Mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis
ekonomi, sampai kepada implikasinya yang berupa krisis kepercayaan terhadap
pemerintah dan berujungpada krisis politik. Krisis demi krisis tersebut timbul
sebagai akibat berantai dari keberhasilan semua peran rezim orde baru dalam
mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan di berbagai aspek
kehidupan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik yang dibanggakan selama
ini hanyalah merupakan keberhasilan semu yang tidak memiliki fondasi yang kuat
untuk keberkelanjutannya. Kebanggaan atas perkembangan ekonomi Indonesia yang
selama dekade yang lalu mencapai rata-rata 7% per tahun, ternyata tidak mampu
bertahan oleh serangan badai krisis.
Krisis moneter yang terjadi telah menolak hipotesis bahwa sistem meneter
Indonesia adalah kuat dan berdiri di atas parameter ekonomi makro yang sehat.
Krisis ekonomi telah menolak hipotesis bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat
dan memikul beban pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pemerataan yang
seimbang. Pada kenyataannya, diperkirakan 80% kegiatan ekonomi Indonesia hanya
dinikmati oleh 17-20% penduduk Indonesia, suatu kenyataan yang sangat rawan
bagi kestabilan nasional yang telah dibangun oleh rejim orde baru.
Timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, telah menolak hipotesis
mengenai legitimasi hati nurani rakyat terhadap rejim orde baru. Rakyat
Indonesia, bukan lagi rakyat dengan pikiran mayoritas tahun 60-an, tetapi
rakyat dengan pikiran mayoritas abad ke-21, dimana kemerdekaan dari berbagai
aspek kehidupan menjadi pegangan dalam berpikir dan bertindak. Begitu juga,
timbulnya krisis politik, yang memuncak pada suksesi kepemimpinan nasional,
telah menolak hipotesis legalitas proses dan hasil-hasil pesta demokrasi dan
sidang umum MPR yang lalu. Penolakan hipotesis-hipotesis tersebut telah
mengecewakan berbagai pihak yang selama ini terlanjur yakin bahwa
hipotesis-hipotesis tersebut pasti akan diterima. Alasan keyakinan akan
diterimanya hipotesis-hipotesis tersebut seolah-olah mempunyai dasar yang kuat,
karena data dan informasi yang ada selama ini cukup kuat untuk mendukung
keyakinan tersebut. Namun demikian, akar masalahnya bukan pada ketersediaan dan
kecukupan data dan informasi, tetapi terletak pada keabsahan data dan informasi
tersebut, yang bersumber dari keabsahan, kebenaran, ketepatan proses dan
hasilnya, serta kejujuran dalam penyajiannya.
Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala
bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih tarik
menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi telah membawa
Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin
terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya.
- Pemerintahan Gotong Royong
Kabinet
Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima Megawati
Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan masa
baktinya berakhir pada tahun 2004.
kabinet
gotong royong melakukan terobosan dimana masyarakat bergerak sendiri (gerakan
dari bawah) dimana masyakat mengenal ada suatu usaha yang perlu dilakukan
untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mereka melakukan gerakan
grass-root secara sukarela. Contoh kecilnya barangkali dalam hal dukungan
dana bencana alam. MAsing-masing dengan sukarela menyumbang agar penderita
dapat tertolong. Konsep ini bisa diubah menjadi konsep “corporate/profit
seeking” dimana setiap orang membayar uang premi secara rutin agar pihak
yang menderita bisa ditolong lewat uang premi yang terkumpul. Konsep ini
sedang diupayakan Obama untuk memperbaiki sistem kesehatan Amerika.
Tentu
saja sistem-sistem ini bisa memiliki ‘bug’ atau kelemahan. Misalnya
saja dalam menyalurkan dana donasi bantuan bencana, siapa yang bisa
dipercaya dan
kompeten untuk mengalokasikan dana bantuan tersebut. Dalam sistem asuransi
pun, prinsip gotong-royong ini juga punya masalah karena ternyata insentif
profit
membuat perusahaan asuransi sering mangkir dan mencari-cari alasan teknis
agar mereka tidak usah membayarkannya.
Jadi
konsep asal gotong-royong pun secara konseptual dasarnya adalah
juga dipraktikkan di luar negeri, walaupun detil-detil yang memotivasi
masyarakat
untuk ikut serta bisa berbeda-beda. DI Indonesia kerekatan sosial adalah
sumber kekuatan gotong-royong, maka bila kita rasakan bahwa tetangga dan
masing-masing
pekerja semakin mengarah ke masyarakat urban yang lebih individual,
maka kekuatan gotong-royong menjadi semakin lemah dan tidak bisa lagi
diharapkan
untuk menjadi sumber peningkatan kesejahteraan umum. Tentang bagaimana
perilaku sosial masyarakat bisa direkatkan kembali, tentu bukan bidang
ilmu ekonomi tapi lebih merupakan bidang ilmu sosiologi.
- Pemerintahan Indonesia Bersatu
Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu yang dipimpin oleh
Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat membuat perubahan dikit demi sedikit
menjadi lebih baik, dari adanya pendidikan gratis, jamkesmas, dan lain-lain.
Namun banyaknya masalah di Indonesia, membuat pemerintah turun tangan. Seperti
masalah ancaman inflasi di Indonesia, harga-harga naik karena Bulog terlambat
membeli beras petani, meski stok beras di gudang mulai menipis. menyebabkan
harga beras menjadi mahal karena suplainya rendah. namun pemerintah tetap
berusaha agar persediaan Bulog (CBB) cukup untuk mengoptimalkan fungsi bulog
dalam menstabilkan harga. Dan seiring dengan kenaikan harga minyak dunia
membuat pemerintah lebih aktif dengan merencanakan pengurangan penggunaan
subsidi BBM pada kendaraan pribadi. Inflastruktur masih kurang seperti
pemasokan listrik yang belum merata keseluruh masyarakat Indonesia. Masalah
Gayus, Bank century yang belum selesai masalahnya membuat pemerintah turun
tangan.
Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun
2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet
untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja
para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY
dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken)
dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya
kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa
pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
Di banyak kesempatan tahun ini bisa mencapai pertumbuhan 4 sampai 4,5%
disebut-sebut 4,3%. Kalau itu bisa kita capai, itu adalah pertumbuhan terbaik
dalam arti konstraksi pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun ini dan itu angka
terbaik pada tingkat dunia. Meskipun kalau dari growth itu sendiri diperkirakan
setelah Tiongkok, India baru Indonesia. Perlu komponen pertumbuhan yang harus
diketahui adalah konsumsi, konsumsi relatif terjaga. Yang kedua adalah
pembelanjaan pemerintah atau government spending. Kebijakan stimulus
yang dijalankan dengan pos-pos yang tepat juga mengalir dalam batas tertentu
bisa mengurangi dampak krisis global itu. Kemudian ekspor kuartal pertama atau
semester pertama barangkali masih mengalami tekanan, harapan kita semester
kedua bisa lebih meningkat lagi. Demikian juga investasi, investasi semester
pertama mengalami tekanan hanya sekitar 3 sampai 4%, harapannya pada semester
kedua bisa naik kembali sehingga total dari pertumbuhan di akhir tahun 2009
ini, dan sekali lagi mencapai 4 sampai 4,5% atau 4,3%. Itu sasaran pemerintah.
Unsur yang kedua dari makro ekonomi adalah inflasi sendiri, mudah-mudahan
relatif terjaga, dan bisa mengelola dengan sesungguh-sungguhnya, terutama
barang-barang yang diperlukan oleh rakyat, bahan pokok misalnya. Kalau semuanya
berjalan linier, bulan inipun barang kali akan bagus inflasi kita, sehingga
Agustus ke depan sampai akhir tahun masih bisa terjaga.
Yang lain adalah pengangguran, pemerintah daerah yang justru negara lain
meledak angka penganggurannya ada yang 9%, 10% atau lebih dari itu termasuk
negara-negara maju. Turun dari tahun lalu 9,3% menjadi 8,1%, tentu ini dapat disyukuri
meskipun ingin lebih turun lagi di waktu yang akan datang.
Investasi menjadi sangat-sangat penting. Dan tentunya, dengan upaya bersama,
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak, investasi memang tahun
depan diharapkan sungguh mengalir atau diawali juga dengan semester kedua ini.
Banyak kondisi yang kondusif untuk meningkatnya investasi itu, karena dengan
inflasi yang terjaga mudah-mudah tahun ini bisa mencapai sekitar 4%, satu
capaian yang bagus. Dengan inflasi seperti itu, suku bunga diharapkan turun,
harapannya menuju ke 6% pada akhir tahun ini. Dan dengan nilai tukar yang
relatif stabil, maka 3 kondisi makro seperti itu memungkinkan investasi bisa
tumbuh kembali.
Tiga komponen itulah dari segi pertumbuhan, dari segi inflasi dan pengelolaan
pengangguran atau penciptaan lapangan kerja yang menjadi domain dari makro
ekonomi. Kalau investasi bergerak, kemungkinan 5 tahun mendatang akan lebih
besar lagi skala pengembangan infrastruktur, dengan multi years
budgeting, lantas juga irigasi untuk pertanian juga demikian besar-besaran
yang dilakukan, kemudian carikan solusinya untuk energi, listrik, termasuk
pupuk misalnya. Maka harapan makro ekonomi yang bagus dan terjaga ini lebih
lagi meningkatkan ekonomi riil atau sektor riil di waktu yang akan datang.
APBN sendiri tentunya dengan time frame yang ada di Dewan Perwakilan
Rakyat, dengan pemilihan umum tahun 2009, 1 Oktober kalau tidak salah sudah
akan bekerja anggota DPR RI yang baru, tentu sebelumnya sudah harus ada
semacam millopen, transisi. Oleh karena itu, pembahasan RAPBN akan
lebih cepat, dengan demikian, pada tingkat kami pemerintah akan ada percepatan
sampai Presiden mengeluarkan ampres bagi pembahasan RAPBN itu.
Semua ini adalah
permasalahan ekonomi meskipun ada krisis perekonomian global, kemiskinan
di Indonesia dari tahun lalu sekitar 35 juta menjadi 32,5 juta. Turun 2,5
juta. Tapi tetap masih harus diturunkan lagi secara sungguh-sungguh sehingga
tahun demi tahun kemiskinan akan semakin susut. Ini tentu solusinya ya ekonomi
yang tumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, ada pekerjaan, ada income.
Ada income, kemiskinan turun. Tetapi juga program-program pro rakyat
akan terus kita jalankan, seperti beras untuk rakyat miskin, kemudian juga
program-program bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain, yang akhirnya bisa
mengurangi angka, penghasilan yang dibelanjakan atau spending rakyat.
Dan ini saatnya yang paling baik untuk bisa memantapkan, merumuskan lagi
kebijakan subsidi secara menyeluruh, agar tepat. Kita sepakat bahwa subsidi
yang salah sasaran akan dihentikan, tapi subsidi yang betul-betul memberikan
proteksi pada rakyat miskin, agar mereka bisa lebih meningkat lagi
kesejahteraannya tetap menjadi pilihan politik, menjadi salah satu politik
fiskal yang kita anut.
menurut saya perekonomian yang
terjadi sekarang kurang seimbang , mungkin karena banyak yang KORUPSI kali ya ,
ya gimana ya nama nya korupsi mungkin udah jadi hobi wakil rakyat makanya susah
diberhentiin .
