Perekonomian Indonesia

Sistem Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk menempatkan sumber daya yang diperolehnya baik kepada individu maupun perusahaan ataupun organisasi di negara tersebut.Sistem perekonomian terdapat aturan-aturan dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal dan yang diharapkan .Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap negara sangatlah berbeda-beda ,ada yang liberal,kapitalis, sosialis ,pancasila,demokrasi sehingga tergantung idealis yang dianut oleh masin-masing negara tersebut.

Ideologi dalam Sistem Ekonomi :

1. Liberalisme adalah sebuah ideologi dengan berpandangan bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang paling utama.
2. Kapitalisme adalah suatu pemahaman yang dimana pemilik modal bisa melakukan suatu usaha dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya,sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur
3. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu yang sudah diatur dan menikmati suatu kebersamaan dengan kebersamaan
4. Demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
5. Pancasila adalah  Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia

A.     Sistem Perekonomian Indonesia

Banyak pembahasan populer pada perekonomian yang terjadi di Indonesia pada saat,sebagai berikut :

• Pasca Kemerdakaan Indonesia

 Pada Akhir kududukan jepang dan pada saat itulah berdirnya negara republik Indonesia dan perekonomian pun menjadi sangat buruk dan kacau dengan beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.

Bukan hanya itu saja ,dengan adanya blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Indonesia yang menutup pintu keluar-masuk perdagangan RI juga menyebabkan barang-barang tidak dapat di ekspor sehingga barang-barang ekspor tersebut dibumi hanguskan.

Pada saat itu kas negara Indonesia terjadi kekosongan dikarenakan pajak dan bea masuk sangat berkurang,sehingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ,salah satunya :

a.Diplomasi Beras ke India

b.Mengadakan Hubungan Dagang Langsung Keluar Negri

c.Pinjaman Nasional kepada Rakyat

dMengadakan Konferensi Ekomomi

e.Pembentukan Planning Board

f.Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang 

g.Kasimo Plan

h.Persatuan Tenaga Ekonomi

• Pemerintahan Orde Baru 

Orde Baru adalah sebutan bagi Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Presiden pada masa itu.Pada masa itu soeharto sangat berusaha untuk meperbaiki perekonomian negara Republik Indonesia. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

 Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan
2.  Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3.  Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

 Pada masa ini pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit di atasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pelita VI pun kandas di tengah jalan.Kondisi ekonomi yang kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela, Pembagunan yang dilakukan, hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Karena pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Meskipun perekonomian Indonesia meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial). Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997 membuat perekonomian Indonesia gagal menunjukan taringnya.
Namun pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya.

•  Pemerintahan Transisi

 Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie.Pada bulan Mei tahun 1997 nilai tukar thai ke menjadi dollar AS nenyebabkan kenaikan yang signifikan ,hingga terkena dampak nya terhadap nilai rupiah Indonesia.

• Pemerintahan Reformasi 

BADAI krisis yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 1997 yang lalu merupakan malapetaka nasional yang sangat sulit untuk diatasi. Mulai dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi, sampai kepada implikasinya yang berupa krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan berujungpada krisis politik. Krisis demi krisis tersebut timbul sebagai akibat berantai dari keberhasilan semua peran rezim orde baru dalam mengantarkan Bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan di berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik yang dibanggakan selama ini hanyalah merupakan keberhasilan semu yang tidak memiliki fondasi yang kuat untuk keberkelanjutannya. Kebanggaan atas perkembangan ekonomi Indonesia yang selama dekade yang lalu mencapai rata-rata 7% per tahun, ternyata tidak mampu bertahan oleh serangan badai krisis.
Krisis moneter yang terjadi telah menolak hipotesis bahwa sistem meneter Indonesia adalah kuat dan berdiri di atas parameter ekonomi makro yang sehat. Krisis ekonomi telah menolak hipotesis bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat dan memikul beban pertumbuhan yang tinggi disertai dengan pemerataan yang seimbang. Pada kenyataannya, diperkirakan 80% kegiatan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 17-20% penduduk Indonesia, suatu kenyataan yang sangat rawan bagi kestabilan nasional yang telah dibangun oleh rejim orde baru.
Timbulnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, telah menolak hipotesis mengenai legitimasi hati nurani rakyat terhadap rejim orde baru. Rakyat Indonesia, bukan lagi rakyat dengan pikiran mayoritas tahun 60-an, tetapi rakyat dengan pikiran mayoritas abad ke-21, dimana kemerdekaan dari berbagai aspek kehidupan menjadi pegangan dalam berpikir dan bertindak. Begitu juga, timbulnya krisis politik, yang memuncak pada suksesi kepemimpinan nasional, telah menolak hipotesis legalitas proses dan hasil-hasil pesta demokrasi dan sidang umum MPR yang lalu. Penolakan hipotesis-hipotesis tersebut telah mengecewakan berbagai pihak yang selama ini terlanjur yakin bahwa hipotesis-hipotesis tersebut pasti akan diterima. Alasan keyakinan akan diterimanya hipotesis-hipotesis tersebut seolah-olah mempunyai dasar yang kuat, karena data dan informasi yang ada selama ini cukup kuat untuk mendukung keyakinan tersebut. Namun demikian, akar masalahnya bukan pada ketersediaan dan kecukupan data dan informasi, tetapi terletak pada keabsahan data dan informasi tersebut, yang bersumber dari keabsahan, kebenaran, ketepatan proses dan hasilnya, serta kejujuran dalam penyajiannya.
Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih tarik menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya. 

• Pemerintahan Gotong Royong 

Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintahan Presiden RI kelima Megawati Sukarnoputri (2001-2004). Kabinet ini dilantik pada tahun 2001 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2004.

kabinet gotong royong melakukan terobosan dimana masyarakat bergerak sendiri (gerakan dari bawah) dimana masyakat mengenal ada suatu usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan mereka melakukan gerakan grass-root secara sukarela. Contoh kecilnya barangkali dalam hal dukungan dana bencana alam. MAsing-masing dengan sukarela menyumbang agar penderita dapat tertolong. Konsep ini bisa diubah menjadi konsep “corporate/profit seeking” dimana setiap orang membayar uang premi secara rutin agar pihak yang menderita bisa ditolong lewat uang premi yang terkumpul. Konsep ini sedang diupayakan Obama untuk memperbaiki sistem kesehatan Amerika.

Tentu saja sistem-sistem ini bisa memiliki ‘bug’ atau kelemahan. Misalnya saja dalam menyalurkan dana donasi bantuan bencana, siapa yang bisa dipercaya dan
kompeten untuk mengalokasikan dana bantuan tersebut. Dalam sistem asuransi pun, prinsip gotong-royong ini juga punya masalah karena ternyata insentif profit
membuat perusahaan asuransi sering mangkir dan mencari-cari alasan teknis agar mereka tidak usah membayarkannya.

Jadi konsep asal gotong-royong pun secara konseptual dasarnya adalah juga dipraktikkan di luar negeri, walaupun detil-detil yang memotivasi masyarakat
untuk ikut serta bisa berbeda-beda. DI Indonesia kerekatan sosial adalah sumber kekuatan gotong-royong, maka bila kita rasakan bahwa tetangga dan masing-masing
pekerja semakin mengarah ke masyarakat urban yang lebih individual, maka kekuatan gotong-royong menjadi semakin lemah dan tidak bisa lagi diharapkan
untuk menjadi sumber peningkatan kesejahteraan umum. Tentang bagaimana perilaku sosial masyarakat bisa direkatkan kembali, tentu bukan bidang ilmu ekonomi tapi lebih merupakan bidang ilmu sosiologi.

• Pemerintahan Indonesia Bersatu

  Pada masa pemerintahan Indonesia bersatu yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat membuat perubahan dikit demi sedikit menjadi lebih baik, dari adanya pendidikan gratis, jamkesmas, dan lain-lain. Namun banyaknya masalah di Indonesia, membuat pemerintah turun tangan. Seperti masalah ancaman inflasi di Indonesia, harga-harga naik karena Bulog terlambat membeli beras petani, meski stok beras di gudang mulai menipis. menyebabkan harga beras menjadi mahal karena suplainya rendah. namun pemerintah tetap berusaha agar persediaan Bulog (CBB) cukup untuk mengoptimalkan fungsi bulog dalam menstabilkan harga. Dan seiring dengan kenaikan harga minyak dunia membuat pemerintah lebih aktif dengan merencanakan pengurangan penggunaan subsidi BBM pada kendaraan pribadi. Inflastruktur masih kurang seperti pemasokan listrik yang belum merata keseluruh masyarakat Indonesia. Masalah Gayus, Bank century yang belum selesai masalahnya membuat pemerintah turun tangan.
 

   Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

   Kabinet baru mencerminakan harapan baru. Sebagaiman diketahui bersama bahwa SBY dalam notulensinya selalu mengatakan akan membentuk kabinet yang ahli (zaken) dengan kompetensi, kredibilitas, serta loyalitas para menterinya bukan hanya kepada kepala negara, terlebih kepada rakyat. Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II setidaknya menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan SBY di masa pemerintahan yang keduanya karena disitulah orang-orang pilihan SBY berada.
 

   Di banyak kesempatan tahun ini bisa mencapai pertumbuhan 4 sampai 4,5% disebut-sebut 4,3%. Kalau itu bisa kita capai, itu adalah pertumbuhan terbaik dalam arti konstraksi pertumbuhan dari tahun lalu ke tahun ini dan itu angka terbaik pada tingkat dunia. Meskipun kalau dari growth itu sendiri diperkirakan setelah Tiongkok, India baru Indonesia. Perlu komponen pertumbuhan yang harus diketahui adalah konsumsi, konsumsi relatif terjaga. Yang kedua adalah pembelanjaan pemerintah atau government spending. Kebijakan stimulus yang dijalankan dengan pos-pos yang tepat juga mengalir dalam batas tertentu bisa mengurangi dampak krisis global itu. Kemudian ekspor kuartal pertama atau semester pertama barangkali masih mengalami tekanan, harapan kita semester kedua bisa lebih meningkat lagi. Demikian juga investasi, investasi semester pertama mengalami tekanan hanya sekitar 3 sampai 4%, harapannya pada semester kedua bisa naik kembali sehingga total dari pertumbuhan di akhir tahun 2009 ini, dan sekali lagi mencapai 4 sampai 4,5% atau 4,3%. Itu sasaran pemerintah.

   Unsur yang kedua dari makro ekonomi adalah inflasi sendiri, mudah-mudahan relatif terjaga, dan bisa mengelola dengan sesungguh-sungguhnya, terutama barang-barang yang diperlukan oleh rakyat, bahan pokok misalnya. Kalau semuanya berjalan linier, bulan inipun barang kali akan bagus inflasi kita, sehingga Agustus ke depan sampai akhir tahun masih bisa terjaga.

   Yang lain adalah pengangguran, pemerintah daerah yang justru negara lain meledak angka penganggurannya ada yang 9%, 10% atau lebih dari itu termasuk negara-negara maju. Turun dari tahun lalu 9,3% menjadi 8,1%, tentu ini dapat disyukuri meskipun ingin lebih turun lagi di waktu yang akan datang.

   Investasi menjadi sangat-sangat penting. Dan tentunya, dengan upaya bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua pihak, investasi memang tahun depan diharapkan sungguh mengalir atau diawali juga dengan semester kedua ini. Banyak kondisi yang kondusif untuk meningkatnya investasi itu, karena dengan inflasi yang terjaga mudah-mudah tahun ini bisa mencapai sekitar 4%, satu capaian yang bagus. Dengan inflasi seperti itu, suku bunga diharapkan turun, harapannya menuju ke 6% pada akhir tahun ini. Dan dengan nilai tukar yang relatif stabil, maka 3 kondisi makro seperti itu memungkinkan investasi bisa tumbuh kembali.

   Tiga komponen itulah dari segi pertumbuhan, dari segi inflasi dan pengelolaan pengangguran atau penciptaan lapangan kerja yang menjadi domain dari makro ekonomi. Kalau investasi bergerak, kemungkinan 5 tahun mendatang akan lebih besar lagi skala pengembangan infrastruktur, dengan multi years budgeting, lantas juga irigasi untuk pertanian juga demikian besar-besaran yang dilakukan, kemudian carikan solusinya untuk energi, listrik, termasuk pupuk misalnya. Maka harapan makro ekonomi yang bagus dan terjaga ini lebih lagi meningkatkan ekonomi riil atau sektor riil di waktu yang akan datang.

   APBN sendiri tentunya dengan time frame yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, dengan pemilihan umum tahun 2009, 1 Oktober kalau tidak salah sudah akan bekerja anggota DPR RI yang baru, tentu sebelumnya sudah harus ada semacam millopen, transisi. Oleh karena itu, pembahasan RAPBN akan lebih cepat, dengan demikian, pada tingkat kami pemerintah akan ada percepatan sampai Presiden mengeluarkan ampres bagi pembahasan RAPBN itu.  

   Semua ini adalah permasalahan ekonomi meskipun ada krisis perekonomian global, kemiskinan  di Indonesia dari tahun lalu sekitar 35 juta menjadi 32,5 juta. Turun 2,5 juta. Tapi tetap masih harus diturunkan lagi secara sungguh-sungguh sehingga tahun demi tahun kemiskinan akan semakin susut. Ini tentu solusinya ya ekonomi yang tumbuh, menciptakan lapangan pekerjaan, ada pekerjaan, ada income. Ada income, kemiskinan turun. Tetapi juga program-program pro rakyat akan terus kita jalankan, seperti beras untuk rakyat miskin, kemudian juga program-program bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain, yang akhirnya bisa mengurangi angka, penghasilan yang dibelanjakan atau spending rakyat. Dan ini saatnya yang paling baik untuk bisa memantapkan, merumuskan lagi kebijakan subsidi secara menyeluruh, agar tepat. Kita sepakat bahwa subsidi yang salah sasaran akan dihentikan, tapi subsidi yang betul-betul memberikan proteksi pada rakyat miskin, agar mereka bisa lebih meningkat lagi kesejahteraannya tetap menjadi pilihan politik, menjadi salah satu politik fiskal yang kita anut.

menurut saya perekonomian yang terjadi sekarang kurang seimbang , mungkin karena banyak yang KORUPSI kali ya , ya gimana ya nama nya korupsi mungkin udah jadi hobi wakil rakyat makanya susah diberhentiin .